Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi http://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk <p><strong>Jurnal Hukum Pidana &amp; Kriminologi (JHPK)</strong> hanya menerbitkan artikel yang telah sesuai dengan pedoman penulisan JHPK. Seluruh artikel yang masuk, akan direview secara <em>double blind review</em>.</p> <p>Jurnal ini memberikan kesempatan bagi para akademisi, peneliti dan praktisi untuk mempublikasikan karya ilmiah dalam bentuk artikel baik yang berbasis penelitian maupun konseptual. Artikel yang dikirim, merupakan artikel asli dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya dan mendeskripsikan <em>novelty</em> dari penelitiannya. Ruang lingkup (<em>scope</em>) dalam jurnal ini seputar hukum pidana dan kriminologi, meliputi : Hukum Pidana Materil; Hukum Acara Pidana; Korupsi; Pencucian Uang; Terorisme; Narkotika; Pelanggaran Berat HAM; Pembaharuan Hukum Pidana; Sistem Peradilan Pidana; Kriminologi; dan berbagai isu hukum pidana dan kriminologi lainnya.</p> <p><strong>ISSN Cetak - 2746-7651 | ISSN Online - 2746-7643</strong></p> id-ID beniharefa@upnvj.ac.id (Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M) krismananugerah@gmail.com (Krisman Anugerah Zebua, S.Kom) Sab, 10 Okt 2020 09:31:35 +0000 OJS 3.2.0.3 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 PENERAPAN PRINSIP “ULTIMUM REMEDIUM” TERHADAP TINDAK PIDANA ADMINISTRASI http://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/2 <p>Karakteristik perkembangan hukum pidana Indonesia ditandai oleh semakin “massive”<br>nya pertumbuhan undang-undang hukum administrasi yang mengandung sanksi pidana,<br>sehingga melahirkan konsep “administrative criminal law”. Hukum administrasi dipertautkan<br>dengan hukum pidana disebabkan kurangnya “kepercayaan” kepada sanksi administratif untuk<br>mempertahankan norma hukum administrasi, sehingga perlu bantuan hukum pidana. Namun<br>pertumbuhan yang demikian pesat menjadi beban tersendiri bagi hukum pidana yang memiliki<br>kemampuan terbatas, sehingga menimbulkan “overcriminalizatin”. Karenanya penggunaan<br>doktrin “ultimum remedium” adalah solusi yang ditawarkan. Doktrin ultimum remedium telah<br>mengalami perluasan makna yang tidak lagi hanya terbatas pada leval kebijakan legislatif;<br>melainkan juga telah memasuki tataran implementasi dalam penegakan hukum. Di Indonesia,<br>doktrin ultimum remedium telah digunakan secara sangat terbatas dalam undang-undang hukum<br>pidana administrasi, seperti UU Lingkungan Hidup. Praktik penegakan hukum secara implisit<br>telah menggunakan doktrin ini sebagaimana tergambar dalam beberapa putusan hakim.<br>Mengingat demikian penting dan strategisnya posisi doktrin ultimum remedium, maka sudah<br>sangat mendesak diterapkan terhadap pelanggaran hukum administrasi. Tidak saja untuk<br>mengatasi “overcriminalization”; melainkan juga untuk mengatasi “overcapasity” Lembaga<br>Pemasyarakatan, sehingga secara ekonomis mengurangi beban negara dan masyarakat. Tapi<br>doktrin ini tidak boleh digunakan secara general dan membabibuta untuk semua jenis<br>pelanggaran pidana administratif; melainkan hanya diterapkan secara kasuistis terhadap tindak<br>pidana administrasi yang tingkat kesalahan pelakunya relatif ringan, dan perbuatan relatif tidak<br>menimbulkan bahaya atau keresahan masyarakat.</p> Elwi Danil Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi http://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/2 Sab, 10 Okt 2020 00:00:00 +0000 ASAS TERITORIALITAS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA: PENGERTIAN DAN PERKEMBANGANNYA http://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/1 <p>Artikel difokuskan pada asas teritorialitas yang diatur pada Pasal 2 dan Pasal 3 Kitab<br>Undang-Undang Hukum Pidana (&amp;quot;KUHP&amp;quot;). Asas teritorialitas merupakan asas pokok atau asas<br>utama, sementara asas lainnya merupakan tambahannya. Artikel ini membahas tiga pertanyaan:<br>pertama, bagaimana pengaturan asas teritorialitas di Indonesia; kedua, bagaimana perluasan asas<br>teritorialitas di Indonesia; dan ketiga, apakah asas teritorialitas dan perluasannya juga diatur di<br>negara lain. Artikel ini menyimpulkan bahwa: 1. Rumusan asas teritorialitas diatur dalam Pasal 2<br>KUHP inti nya adalah bahwa berlakunya hukum pidana Indonesia itu digantungkan kepada wilayah<br>dimana tindak pidana itu dilakukan. Jika tindak pidana dilakukan di wilayah Indonesia, maka hukum<br>pidana Indonesia berlaku atas tindak pidana tersebut. Perkembangan pengaturan asas ini dalam<br>hukum pidana Indonesia di Pasal 4 RUU KUHP sudah mencakup apa yang saat ini diatur pada<br>Pasal 2 dan Pasal 3 KUHP serta perubahannya. Ketentuan ini juga mencakup perkembangan baru<br>yakni tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami<br>atau terjadi di wilayah Indonesia. 2. Pasal 3 KUHP memperluas berlakunya asas teritorialitas dengan<br>memandang kendaraan air Indonesia sebagai ruang tempat berlakunya hukum pidana Indonesia<br>(bukan memperluas wilayah Indonesia). Penambahan pesawat udara ke dalam Pasal 3 KUHP<br>dilakukan dengan disahkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1976. Pasal 3 diperluas ruang<br>lingkupnya sehingga pengertian jurisdiksi kriminil Republik Indonesia mencakup pesawat udara<br>Indonesia. 3. Semua negara menganut asas teritorialitas, sebagai contoh di Malaysia, Singapura,<br>Thailand, Jerman dan Belanda.</p> Topo Santoso Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi http://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/1 Sab, 10 Okt 2020 00:00:00 +0000 ANGKA KEJAHATAN DAN REAKSI SISTEM PERADILAN PIDANA DI MASA PANDEMI COVID-19 http://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/4 <p><em>Masa pandemi yang datang tiba-tiba telah menyebabkan disrupsi luar biasa pada kehidupan manusia di seluruh dunia. &nbsp;Tulisan ini mencoba membahas dampaknya pada kejahatan yang terjadi, baik dari angka maupun sebarannya. Dengan menggunakan data dari media dan laporan lembaga resmi, akan didiskusikan dampak pandemi pada jenis, frekuensi, durasi dan sebaran kejahatan. &nbsp;Analisis terhadap data kejahatan menunjukkan bahwa tidak dapat ditentukan adanya trend yang pasti tentang ada tidaknya terjadi kenaikan atau penurunan angka kejahatan secara konstan. &nbsp;Sejumlah variabel yang diduga memiliki korelasi dengan angka kejahatan adalah karakteristik wilayah, demografi, serta ketegasan dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. &nbsp;Kondisi luar biasa ini dihadapi oleh sistem peradilan pidana yang juga tidak mungkin menjalankan fungsinya dengan business as usual. Terobosan-terobosan yang diambil oleh lembaga penanggung jawab sistem peradilan pidana untuk menghadapi permasalahan ini juga akan dibahas.</em></p> Harkristuti Harkrisnowo Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi http://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/4 Sab, 10 Okt 2020 00:00:00 +0000 MEMAHAMI ’TRADING IN INFLUENCE’ DALAM KERANGKA UNCAC SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA http://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/6 <p><em>Trading in influence</em> adalah salah satu perbuatan yang dikriminalisasikan menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi. Kejahatan trading in influence bersifat non mandatory. Artinya, pengaturan <em>trading in influence</em> pada hukum nasional masing-masing negara tidaklah bersifat imperatif. Sejumlah perbuatan yang dikriminalisasikan berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi bersifat <em>non mandatory</em> menandakan bahwa tidak ada kesepakatan diantara negara-negara peserta konvesi untuk menyatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana korupsi. Akan tetapi, praktik trading in infleunce di Indonesia sudah ada sejak dulu sebagai salah satu modus operandi tindak pidana korupsi.</p> Eddy O.S Hiarie Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi http://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/6 Sab, 10 Okt 2020 00:00:00 +0000 KRIMINOLOGI BUDAYA UNTUK KESEJAHTERAAN INDONESIA http://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/3 <p>Suatu ilmu pengetahuan harus memberi manfaat tempat ilmu pengetahuan tersebut digali.<br>Dalam konteks ini, kriminologi yang dipelajari dari masyarakat Indonesia harus<br>memberikan manfaat terhadap masyarakat Indonesia. Artikel ini merupakan tesis tentang<br>kriminologi budaya yang bermanfaat bagi pengendalian kejahatan dan perwujudan<br>kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia. Kriminologi budaya Indonesia<br>melandaskan diri pada konsep structural coupling, yaitu struktur penyesuaian diri atau<br>adaptasi dan toleransi antar etnis dan golongan di Indonesia. Sementara kesejahteraan<br>sosial adalah tujuan yang harus diwujudkan dalam setiap program pembangunan.<br><br></p> Muhammad Mustofa Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi http://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/3 Sab, 10 Okt 2020 00:00:00 +0000 DUE PROCESS MODEL DAN RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA: SUATU TELAAH KONSEPTUAL http://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/5 <p>Artikel ini membahas kaitan antara penyelesaian perkara pidana di luar sidang (khususnya model restorative justice) dan due process model. Masalah utamanya adalah apakah restorative justice itu bertentangan dengan due process atau tidak. Artikel ini membahas model-model sistem peradilan pidana dan konsep tentang penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, dalam konteks di sini dibatasi dengan restorative justice, termasuk mediasi penal. Selanjutnya, dibahas tentang bagaimana penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, yang telah dilaksanakan di Indonesia dan di Belanda, khususnya dari segi konsep dan regulasinya. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa secara konseptual, penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan restorative justice mendapat kritik karena ada potensi ketidaksesuaian dengan beberapa unsur dari due process of law, sehingga ada hal-hal yang harus dipertimbangkan serta diperkuat dari penyelesaian di luar sidang itu agar kompatibel dengan due process of law.</p> Febby Mutiara Nelson Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi http://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/5 Sab, 10 Okt 2020 00:00:00 +0000