Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi http://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk <p><strong>Jurnal Hukum Pidana &amp; Kriminologi (JHPK)</strong> hanya menerbitkan artikel yang telah sesuai dengan pedoman penulisan JHPK. Seluruh artikel yang masuk, akan direview secara <em>double blind review</em>.</p> <p>Jurnal ini memberikan kesempatan bagi para akademisi, peneliti dan praktisi untuk mempublikasikan karya ilmiah dalam bentuk artikel baik yang berbasis penelitian maupun konseptual. Artikel yang dikirim, merupakan artikel asli dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya dan mendeskripsikan <em>novelty</em> dari penelitiannya. Ruang lingkup (<em>scope</em>) dalam jurnal ini seputar hukum pidana dan kriminologi, meliputi : Hukum Pidana Materil; Hukum Acara Pidana; Korupsi; Pencucian Uang; Terorisme; Narkotika; Pelanggaran Berat HAM; Pembaharuan Hukum Pidana; Sistem Peradilan Pidana; Kriminologi; dan berbagai isu hukum pidana dan kriminologi lainnya.</p> <p><strong>ISSN Cetak - 2746-7651 | ISSN Online - 2746-7643</strong></p> Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia id-ID Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi 2746-7651 Strict Liability Yang Tersembunyi : Lingkungan Hidup Dan Kejahatan Lingkungan Hidup http://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/44 <p>Artikel ini menjelaskan tentang pergeseran antara UU PPLH dan UU Ciptaker pada sektor kejahatan lingkungan hidup yang disebabkan oleh korporasi. Artikel ini bermaksud membahas minimnya kemungkinan korporasi untuk dikategorikan telah melakukan kejahatan lingkungan setelah diundangngkannya UU Ciptaker. Beberapa tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh korporasi, dikategorikan telah melakukan kejahatan lingkungan pada UUPLH, dengan adanya diksi “pertanggungjawaban mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” artinya masyarakat yang terdampak tidak harus melalui proses pembuktian berbelit yang berkepanjangan. Namun pada UU Ciptaker frasa ini dihilangkan, yang artinya pertanggungjawaban korporasi menjadi semakin diabaikan akibat kerusakan lingkungan disekitar wilayah eksplorasi dan operasi produksinya. Akibatnya, Masyarakat kecil yang terdampak menjadi kebingungan, karena ketika limbah B3 (Bahan Beracun dn Berbahaya) akibat operasi produksi suatu perusahaan telah mencemari lingkungan sekitar dan menggangu kegiatan sehari-hari masyarakat, bahkan mengancam kehidupanya, mereka harus membuktikan “unsur kesalahan” yang tentunya lawan yang dihadapi adalah korporasi raksasa.</p> Try Mulya Naposo Siregar Zico Junius Fernando Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi 2021-09-22 2021-09-22 2 2 1 13 10.51370/jhpk.v2i2.44 Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi http://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/43 <h3>Pencurian data yang dahulu dilakukan secara konvensional kini dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui bantuan medium komputer dan internet dalam melakukan aksi kejahatannya, namun hingga saat ini belum ada pengaturan khusus untuk menanggulangi penyalahgunaan data pribadi sehingga menimbulkan persoalan hukum baru. Oleh karena itu, penelitian ini difokusan kepada bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pencurian data pribadi sebagai penyalahgunaan teknologi komunikasi dan informasi. Adapun hasil dari penelitian ini, yang merupakan penelitian secara konseptual, kebijakan hukum pidana yang saat ini digunakan untuk menanggulangi kasus pencurian data pribadi dilihat dari Pasal 362 dan pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 30 Jo. Pasal 46 dan pasal 32 Jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sedangkan kebijakan hukum pidana terhadap pencurian data pribadi sebagai penyalahgunaan teknologi komunikasi dan informasi di masa yang akan datang dapat ditemukan dalam RUU KUHP 2019 dan RUU PDP 2020.</h3> Adik Nur Luthiya Benny Irawan Rena Yulia Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi 2021-09-22 2021-09-22 2 2 14 29 10.51370/jhpk.v2i2.43 Peran Lembaga Perlindungan Anak Mengadvokasi Anak Pelaku Tindak Pidana http://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/54 <p>Perlindungan anak di Indonesia dilakukan oleh keluarga, negara, masyarakat, serta lembaga-lembaga perlindungan anak di Indonesia. Instrumen pokok dalam perlindungan anak ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan tersebut diwujudkan dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Anak. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala dan membutuhkan upaya pengoptimalan lembaga perlindungan anak agar perlindungan anak berjalan dengan efektif. Lembaga perlindungan anak di Indonesia memiliki beberapa kendala dalam melaksanakan tugas perlindungan terhadap anak. Diantaranya keberadaan lembaga perlindungan anak yang belum merata di seluruh daerah di Indonesia, kemudian pemahaman dan partisipasi masyarakat yang kurang terhadap perlindungan anak di Indonesia, dan lainnya yang akan dijelaskan lebih lanjut. Optimalisasi lembaga perlindungan anak di Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan negara yang memiliki perlindungan anak terbaik di dunia dengan melihat metode perlindungan anak yang digunakan. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan.</p> Beniharmoni Harefa Lieni Eprencia Bunga Sitompul Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi 2021-09-22 2021-09-22 2 2 30 48 10.51370/jhpk.v2i2.54 Tindak Pidana Mata Uang dalam Konteks Hukum Pidana dan Hukum Siber http://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/56 <p><em>Penggunaan mata uang selain rupiah sebagai alat tukar yang alat pembayaran telah dipergunakan sebelum Indonesia dijajah bangsa asing. Ketika Indonesia merdeka, &nbsp;ada beragam mata uang yang berlaku, karena tidak serta merta pemerintah </em><em>memiliki</em><em>&nbsp;mata uang khusus</em><em>, karena </em><em>&nbsp;</em><em>m</em><em>ata uang Belanda dan Mata uang Jepang masih berlaku. Baru </em><em>kemudian </em><em>pada Oktober 1946 diterbitkanlah ORI (Oeang Republik Indonesia) yang selanjutnya ditetapkan sebagai mata uang Rupiah (Rp). </em><em>Di </em><em>tahun yang sama juga </em><em>diterbitkannya</em><em>&nbsp;Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana. Pada Pasal 9-13 undang-undang tersebut memberikan ancaman pidana bagi pengguna mata uang selain rupiah atau yang mirip rupiah. Meskipun telah ada undang-undang ini</em><em>,</em><em>&nbsp;</em><em>pada </em><em>tahun 2011, disahkan Undang-Undang No. 7 tahun 2011, undang-undang ini memberikan ancaman pidana penggunaan mata uang selain mata uang rupiah. </em><em>Dalam perkembangannya bentuk uang tidak terbatas pada uang fisik, karena saat ini ada uang virtual atau uang kripto, yang ketentuannya cukup berbeda dengan pidana mata uang. Dengan melihat jenis mata uang secara fisik dan elektronik dari sudut pandang tindak pidana, maka tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang keunikan dalam menerapkan undang-undang tindak pidana mata uang</em></p> Ahmad Sofian Bambang Pratama Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi 2021-09-23 2021-09-23 2 2 49 63 10.51370/jhpk.v2i2.56 Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak http://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/58 <p><em>Penggunaan teknologi di masa pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak positif tetapi juga berdampak negatif. Anak-anak yang menggunakan teknologi tanpa pengawasan dapat mengakses konten pornografi dan membangkitkan rasa ingin tahu untuk mempraktikkannya. Seperti anak dalam Putusan No. 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Srg yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak lain. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk menelaah aturan atau norma dalam ius constitutum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan sangat diperlukan untuk akuntabilitas anak pelaku. Kesalahan yang disengaja (opzet als oogmerk) telah dibuktikan oleh anak pelaku kepada anak korban dengan mengajaknya melakukan hubungan suami istri sebagai motivasinya untuk mempraktekkan konten pornografi yang diakses oleh anak pelaku. Jadi berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak pelaku dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Tangerang dan Praktek Kerja Lapangan bagi anak pelaku selama 1 (satu) bulan.</em></p> Muhamad Romdoni Yasmirah Mandasari Saragih Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi 2021-10-11 2021-10-11 2 2 64 76 10.51370/jhpk.v2i2.58 Peran Polri Dalam Penanganan Covid-19 Dengan Mengaplikasikan Konsep Presisi Dan Berkeadilan Bermartabat Di Masa Pandemi http://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/59 <p><em>Polri adalah salah satu aparat penegak hukum, selain sebagai aparat penegak hukum polri juga bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan fungsi penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Covid-19 merupakan penyakit menular yang menyebabkan perekonomian Indonesia bergejolak. Sedangkan peranan polri dalam menangani covid-19 ini adalah dengan melakukan konsep presisi yang berkeadilan dan bermartabat. Konsep presisi polri adalah dengan meng</em><em>analisa berdasarkan pengetahuan, data dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah penyebaran virus covid-19 sedini mungkin.</em><em>&nbsp;Polri juga memiliki peran krusial khususnya dalam pelaksanaan protokol kesehatan, karena masih rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan pergerakan masyarakat selama masa pandemi juga membutuhkan kiprah Polri dalam pelaksanaannya. Polri sebagai instrumen edukasi masyarakat yaitu memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang virus covid-19. Dengan begitu, peran polri diharapkan dapat membantu menekan penyebaran covid-19 sehingga bangsa ini bisa dapat kembali normal seperti sediakala sebelum ada covid-19. Masyarakat dalam hidup layak, bebas dan mudah dalam mendapatkan dan mencari pekerjaan. Karena akibat dari covid-19 ini banyak terjadi PHK sana sini, sehingga pengangguran merajalela.</em></p> Anwar Sodik Hak Cipta (c) 2021 Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi 2021-10-11 2021-10-11 2 2 77 90 10.51370/jhpk.v2i2.59