ASAS TERITORIALITAS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA: PENGERTIAN DAN PERKEMBANGANNYA

Penulis

  • Topo Santoso Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Kata Kunci:

Teritorialitas, Hukum Pidana Indonesia, Kapal Laut/Pesawat Indonesia

Abstrak

Artikel difokuskan pada asas teritorialitas yang diatur pada Pasal 2 dan Pasal 3 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Asas teritorialitas merupakan asas pokok atau asas
utama, sementara asas lainnya merupakan tambahannya. Artikel ini membahas tiga pertanyaan:
pertama, bagaimana pengaturan asas teritorialitas di Indonesia; kedua, bagaimana perluasan asas
teritorialitas di Indonesia; dan ketiga, apakah asas teritorialitas dan perluasannya juga diatur di
negara lain. Artikel ini menyimpulkan bahwa: 1. Rumusan asas teritorialitas diatur dalam Pasal 2
KUHP inti nya adalah bahwa berlakunya hukum pidana Indonesia itu digantungkan kepada wilayah
dimana tindak pidana itu dilakukan. Jika tindak pidana dilakukan di wilayah Indonesia, maka hukum
pidana Indonesia berlaku atas tindak pidana tersebut. Perkembangan pengaturan asas ini dalam
hukum pidana Indonesia di Pasal 4 RUU KUHP sudah mencakup apa yang saat ini diatur pada
Pasal 2 dan Pasal 3 KUHP serta perubahannya. Ketentuan ini juga mencakup perkembangan baru
yakni tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami
atau terjadi di wilayah Indonesia. 2. Pasal 3 KUHP memperluas berlakunya asas teritorialitas dengan
memandang kendaraan air Indonesia sebagai ruang tempat berlakunya hukum pidana Indonesia
(bukan memperluas wilayah Indonesia). Penambahan pesawat udara ke dalam Pasal 3 KUHP
dilakukan dengan disahkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1976. Pasal 3 diperluas ruang
lingkupnya sehingga pengertian jurisdiksi kriminil Republik Indonesia mencakup pesawat udara
Indonesia. 3. Semua negara menganut asas teritorialitas, sebagai contoh di Malaysia, Singapura,
Thailand, Jerman dan Belanda.

Diterbitkan

2020-10-10
Abstrak viewed = 34 times